Pensiun Seumur Hidup untuk Dewan, Rakyat Makan Hati

Mitraindonesia--Indonesia, negeri yang kaya akan sumber daya alam, tetapi penuh ironi dalam pengelolaannya. Ketimpangan sosial bukan hanya terlihat dari jurang antara si kaya dan si miskin, tapi juga antara mereka yang duduk di kursi kekuasaan dan mereka yang duduk di lantai rumah reyot, menatap langit berharap esok ada nasi.

Baru-baru ini, publik kembali dibuat geram dengan munculnya isu pemberian dana pensiun seumur hidup bagi anggota dewan. Ya, mereka yang disebut “yang terhormat”, duduk selama 5 tahun di Senayan, berhak mendapat pensiunan seumur hidup. 

Sementara rakyat yang bekerja keras dari pagi hingga malam, mengais rezeki dari kerja serabutan atau menjadi buruh harian, tidak ada jaminan hari tua. Bahkan untuk makan hari ini saja masih harus utang di warung sebelah.

Logika yang Tak Masuk Akal

Mari kita pakai logika sederhana. Seorang PNS, guru, atau petugas kesehatan yang mengabdi selama 30-35 tahun, setiap bulan menyisihkan sebagian dari gajinya untuk iuran pensiun. Mereka baru bisa mendapatkan dana pensiun saat usia 58 tahun ke atas. Itu pun kadang tidak seberapa, hanya cukup untuk sekadar bertahan hidup.

Lalu bagaimana dengan anggota DPR? Mereka hanya bekerja 5 tahun—kadang tidak full, kadang tidak hadir rapat, kadang tidur saat sidang. Tapi ketika masa jabatannya habis, negara tetap memberi mereka dana pensiun seumur hidup? Atas dasar apa?

Jangan salah, ini bukan soal iri. Ini soal keadilan. Jika negara masih bergelut dengan masalah kemiskinan dan pengangguran yang belum terselesaikan, mengapa para pejabat justru mendapat fasilitas mewah, bahkan ketika mereka tidak lagi menjabat?

Data Kemiskinan dan Pengangguran Bicara

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), per Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai  23,85 juta jiwa. Itu artinya hampir 1 dari 10 warga Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,4%, yang setara dengan sekitar 7 juta orang. 

Ini belum termasuk mereka yang bekerja secara tidak tetap, bergaji rendah, atau berada dalam sektor informal tanpa perlindungan jaminan sosial.

Ironisnya, di tengah angka kemiskinan dan pengangguran yang tinggi ini, para wakil rakyat kita malah terus menambah kenyamanan hidup mereka. Mobil dinas, tunjangan kinerja, rumah dinas, tiket pesawat, bahkan dana reses yang nilainya bisa mencapai ratusan juta setiap tahunnya. Dan kini, pensiun seumur hidup, yang dibebankan kepada anggaran negara—yang notabene uang rakyat.

Fungsi Dewan yang Dipertanyakan

Pertanyaannya kemudian, apa output dari semua fasilitas itu? Apakah rakyat sudah benar-benar merasakan keberpihakan mereka? Apakah undang-undang yang mereka buat selama menjabat benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil?

Kita bisa lihat sendiri, masih banyak kebijakan yang berpihak pada pengusaha besar, oligarki, dan investor asing. Masih banyak produk hukum yang lahir tanpa konsultasi publik yang matang, bahkan kadang terkesan terburu-buru dan tertutup. Aksi unjuk rasa ditanggapi dengan represi, bukan dialog. Kritik dianggap ancaman. Lalu, fungsi representatif macam apa yang dijalankan?

Kontrak, Bukan Karier Seumur Hidup

Satu hal yang perlu diingat oleh para wakil rakyat adalah: anggota dewan dipilih melalui pemilu, bukan diangkat sebagai PNS. Artinya, jabatan mereka adalah bentuk kontrak politik dengan rakyat, bukan karier birokrasi yang menjamin masa depan. Masa jabatan mereka hanya 5 tahun, dan bisa tidak terpilih lagi di pemilu berikutnya. Maka logis jika setelah tidak menjabat, mereka kembali menjadi warga biasa, tanpa hak pensiun dari negara.

Kalau mereka ingin masa depan yang terjamin, bekerja profesional di sektor lain. Menjadi pengusaha, dosen, aktivis, atau pekerja swasta. Tapi jangan berharap negara akan terus menyuapi, sementara kontribusi terhadap negara kadang tidak lebih dari rapat-rapat formal yang hanya menghabiskan anggaran.

Rakyat Bukan ATM Wakil Rakyat

Penting untuk diingat oleh semua pejabat publik, rakyat bukan ATM kalian. Uang negara bukan milik pribadi, bukan milik partai, tapi milik semua warga negara. Setiap rupiah yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Ketika rakyat masih antre beras murah, ketika anak-anak masih putus sekolah karena biaya, ketika orang tua tak bisa berobat karena tak ada BPJS, tak ada satu pun pejabat yang pantas hidup berlebihan dengan fasilitas negara.

Yang kita butuhkan bukan wakil rakyat yang minta dihormati, tapi wakil rakyat yang mau berkorban. Bukan yang sibuk memperkaya diri, tapi yang sibuk memikirkan bagaimana memperbaiki nasib buruh, petani, nelayan, dan kaum miskin kota. Bukan yang bersembunyi di balik gedung megah Senayan, tapi yang berani turun ke bawah, mendengar keluh kesah rakyat dengan empati.

Apa yang Harus Dilakukan?

• Cabut Hak Pensiun Seumur Hidup Anggota Dewan. Jika mereka ingin mendapatkan pensiun, buat sistem iuran seperti PNS atau BPJS Ketenagakerjaan. Tidak boleh ada fasilitas gratis yang memberatkan negara.
• Audit Kinerja dan Anggaran DPR. Berapa banyak waktu mereka digunakan untuk rapat produktif? Apa saja kontribusi riil terhadap kebijakan publik?
• Dorong Transparansi Anggaran. Rakyat berhak tahu berapa uang yang dihabiskan untuk menggaji, memberi tunjangan, dan membiayai kegiatan para wakil rakyat.
• Revisi UU tentang Keuangan dan Tunjangan DPR. Semua tunjangan dan hak keuangan anggota dewan harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi negara.
• Edukasi Publik Menjelang Pemilu. Rakyat harus sadar betul siapa yang mereka pilih. Jangan asal pilih karena uang atau janji-janji kosong.

Negara ini tidak kekurangan uang, tapi kekurangan nurani. Tidak kekurangan sumber daya, tapi kekurangan rasa keadilan. Ketika para pemimpin hidup dalam kemewahan, sementara rakyatnya mengais sisa, maka yang terjadi bukan pembangunan, melainkan penghisapan.

Indonesia harus diselamatkan dari mereka yang hanya menjadikan jabatan sebagai ladang emas. Dan itu dimulai dari kesadaran kita bersama untuk berani bersuara, melawan ketidakadilan, dan mendesak perubahan.