Hari Bhakti Adhyaksa 2025: Kejari Parepare Selamatkan Miliaran Uang Negara
MITRAINDONESIA, PAREPARE – Kejaksaan Negeri Parepare dalam momentum Hari Bhakti Adhyaksa ke-65 yang diperingati pada Senin, 22 Juli 2025 memaparkan berbagai pencapaian strategis selama periode Januari hingga Juli 2025.
Kegiatan ini digelar di Kantor Kejaksaan Negeri Parepare sebagai bagian untuk terus memperkuat penegakan hukum di wilayah Kota Parepare.
Adapun pencapaian dari berbagai bidang di Kejaksanaan Negeri Parepare adalah sebagai berikut:
Bidang Pembinaa
Realisasi anggaran mencapai 72,19% dari total Rp11 miliar. Sumber Daya Manusia (SDM) masih tergolong minim dengan jumlah 58 pegawai, meski berstatus sebagai Kejaksaan tipe A. Target PNBP sebesar Rp200 juta, telah terealisasi sebesar Rp92 juta per Juli. Sistem presensi mobile mulai diberlakukan, di mana setiap izin terpantau secara daring. Pelaporan integrasi aplikasi ke Menpan-RB dan BKN telah berjalan 60%, termasuk pelaporan ke aplikasi SAKTI Kemenkeu, E-Money, dan SIMANP2 Bappenas untuk bahan evaluasi tahun 2026.
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun)
Telah dilakukan 7 MoU dengan instansi seperti Pemda dan Kementerian Agama. Bantuan hukum non-litigasi sebanyak 36 SKK, dominan di BRI untuk penagihan kredit macet. Layanan hukum gratis diselenggarakan 7 kali melalui program “Halo JPM”. Pemulihan keuangan negara mencapai Rp1,8 miliar. Pendampingan percepatan sertifikasi tanah wakaf menghasilkan 6 sertifikat yang telah diserahkan dan 3 sertifikat tambahan yang segera diberikan.
Bidang Intelijen
Kegiatan meliputi 3 kegiatan lead, 8 pengamanan, 1 penggalangan, 1 pengawalan, serta 15 kali penyuluhan hukum ke seluruh kelurahan di Parepare. Program “Jaksa Masuk Sekolah” telah dilakukan 3 kali, “Jaksa Menyapa” 5 kali, PAKEM 3 kali, dan kampanye antikorupsi dilaksanakan di Institut Teknologi Habibie.
Bidang Tindak Pidana Umum
Di bidang Oharda, diterima 55 SPDP, 36 berkas tahap satu, 33 dinyatakan lengkap, 35 penuntutan, 25 eksekusi, dan 2 restorative justice. Untuk narkotika, sebanyak 40 SP21, 60 tuntutan, 46 upaya hukum, dan 59 eksekusi telah dijalankan. Para pengedar dituntut rata-rata 10–15 tahun, sedangkan mayoritas pengguna adalah usia produktif dan pelajar.
Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Aset
Pemusnahan barang bukti mencakup 16.876 butir obat tanpa izin BPOM, sabu 74,2 gram, ganja 458 gram, serta barang elektronik. Lelang PNBP menghasilkan Rp5.444.000, dan 27 barang bukti dikembalikan ke pemilik.
Bidang Tindak Pidana Khusus
Terdapat dua Sprindik baru, yakni dugaan korupsi pupuk subsidi TA 2018–2019 dan bantuan sapi Dinas Pertanian TA 2023 yang telah naik ke tahap penyidikan dan penghitungan kerugian negara oleh BPK. Penyidikan lanjutan dilakukan terhadap kasus bibit Dinas Ketahanan Pangan TA 2021–2022 dan bantuan pangan non tunai 2018–2021. Dalam tahap penuntutan, kasus pengadaan beras Bulog telah inkrah, dengan terdakwa ER dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 2 bulan, dan uang pengganti Rp1,7 miliar. Eksekusi lainnya mencakup perkara KUR BRI dan penggadaian. Total penyelamatan kerugian negara khusus Tipikor mencapai Rp1.744.250.000.
