Ketika Akar Tak Lagi Mencengkeram Bumi: Elegi Hutan dan Bencana di Beranda Sumatera

Hutan tropis Nusantara, yang dahulu ditenun sebagai permadani hijau pelindung kehidupan, kini tengah sekarat dalam diam yang mencekam. Di bawah kanopi yang kian bolong, suara kehidupan berganti menjadi elegi memilukan. Pohon-pohon raksasa yang telah bersemedi ratusan tahun untuk mengokohkan bumi kini tumbang dalam hitungan menit. 

Fenomena ini bukan sekadar hilangnya vegetasi, melainkan terputusnya raga dari sukma hutan. Ketika akar tak lagi mampu mencengkeram bumi, tanah kehilangan pegangannya, dan alam pun melayangkan protes kerasnya melalui bencana yang menghancurkan.

Sepanjang tahun 2024 hingga penghujung 2025, wilayah Sumatera menjadi saksi bisu betapa mematikannya dampak dari raibnya cengkeraman akar ini. Di Aceh, banjir bandang dan longsor berulang kali menghantam wilayah Aceh Selatan dan Aceh Tenggara. Di Sumatera Utara, bencana serupa melanda Kabupaten Karo dan Deli Serdang, sementara Sumatera Barat berduka hebat saat banjir lahar dingin dan longsor di kawasan Gunung Marapi serta Pesisir Selatan menelan puluhan korban jiwa. Data menunjukkan bahwa intensitas bencana ini berkorelasi langsung dengan laju deforestasi di zona penyangga ekosistem tersebut.

Akar Masalah: Keserakahan di Balik Meja Mahoni

Penyebab utama bencana dahsyat ini bukanlah sekadar faktor cuaca ekstrem, melainkan kerusakan ekologis sistematis. Di balik meja-meja mahoni yang dipoles mengkilap di ruang berpendingin udara, keputusan-keputusan serakah diambil. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan monokultur skala besar, pertambangan tanpa izin, dan pembalakan liar telah memutilasi paru-paru dunia.

Bagi para pemegang kebijakan dan pemodal, hutan seringkali hanya dipandang sebagai angka dalam kolom keuntungan, bukan sebagai penyangga kehidupan. Ketika tegakan pohon berubah menjadi tumpukan uang, fungsi hidrologis hutan hilang. 

Tanah yang tanpa perlindungan akar menjadi jenuh air saat hujan tiba, memicu longsoran lumpur dan gelombang banjir yang menyapu pemukiman rakyat kecil di hilir yang harus "memanen air mata".

Sinergi Penanganan: Pemerintah dan LSM

Merespons tragedi yang kian rutin ini, langkah penanganan dilakukan melalui dua jalur utama:

• Peran Pemerintah:

Pemerintah melalui BNPB dan Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian Kehutanan  berfokus pada tanggap darurat dan pemulihan fisik. Di Sumatera Barat dan Aceh, pemerintah mulai memperketat aturan tata ruang dan melakukan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL). 

Selain itu, pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti sabo dam dan penguatan tebing sungai menjadi prioritas untuk meminimalisir dampak langsung di masa depan. Namun, tantangan besar tetap ada pada penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan.

• Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM):

Organisasi seperti WALHI, KKI Warsi, dan berbagai komunitas lokal berperan krusial sebagai "penjaga gerbang". Mereka melakukan advokasi terhadap hak-hak masyarakat adat yang ruang hidupnya terancam, sekaligus mengedukasi warga tentang mitigasi bencana berbasis kearifan lokal. 

LSM seringkali menjadi pihak yang paling lantang menyuarakan investigasi atas izin-izin tambang dan kebun yang merusak ekosistem di hulu sungai Sumatera.

Terakhir, kita sedang menggali kubur kita sendiri dengan membiarkan akar-akar itu tercerabut.  Bumi tanpa akar adalah bumi yang rapuh, dan di atas kerapuhan itu, tidak ada masa depan yang bisa berdiri tegak. 

Luka pertiwi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sudah terlampau dalam. Jika kita tetap diam melihat hutan dimutilasi, maka besok anak cucu kita hanya akan mewarisi tanah kering yang tak lagi mampu memberikan kehidupan. 

Saatnya kita berhenti menjadi penonton sebelum akar terakhir benar-benar melepaskan cengkeramannya dari bumi.