Transformasi Penyuluh Kehutanan: Dari Penyampai Informasi Menjadi Agen Perubahan dan Knowledge Broker
Mitraindonesia, Makassar– Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Wilayah VI menggelar Temu Karya Penyuluh Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan di Harper Hotel Makassar, Selasa 28 April 2026. Mengusung tema “Optimalisasi Peran Penyuluh Kehutanan untuk Meningkatkan Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani”, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam reposisi peran penyuluh di era disrupsi.
Acara ini dihadiri oleh 100 peserta yang terdiri dari penyuluh kehutanan se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, instansi kehutanan, akademisi, serta mitra dari NGO dan LSM.
Dalam arahannya, Plt. Kepala BP2SDM Kementerian Kehutanan, drh. Indra Exploitasia, M.Si, menegaskan bahwa penyuluh kehutanan tidak boleh lagi sekadar menjadi penyampai informasi searah.
"Penyuluh kehutanan harus menjadi fasilitator perubahan dan agen perubahan. Kita harus keluar dari sekat-sekat sektoral. Tidak ada lagi istilah 'saya hanya penyuluh daerah' atau 'saya hanya penyuluh KSDAE'. Kita semua adalah satu: Penyuluh Kementerian Kehutanan," tegas Indra.
Beliau juga mendorong penerapan pendekatan kolaborasi Pentahelix, di mana penyuluh kehutanan harus mampu beradaptasi dan berkolaborasi lintas sektor, termasuk dengan penyuluh pertanian serta kelautan dan perikanan.
Menghadapi perubahan cepat (turbulence) dan ketidakpastian (uncertainty), Indra menyoroti pentingnya kemampuan early warning atau deteksi dini, terutama dalam pengendalian kebakaran hutan.
"Penyuluh harus memiliki kemampuan membaca gejala alam sebagai sistem deteksi dini. Kita tidak hanya berbasis data digital seperti Sipongi, tapi juga kepekaan lapangan. Namun, ini bukan berarti menjadi dukun, melainkan menerjemahkan data dari BMKG dan BNPB menjadi aksi nyata di tingkat tapak," tambahnya.
Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah kewajiban melahirkan kebaruan (novelty) atau inovasi. Indra mewajibkan setiap Kepala Balai dan mendorong setiap penyuluh untuk melahirkan satu inovasi yang didukung teknologi.
Inovasi ini diarahkan pada pembentukan model bisnis baru melalui sustainable financing (pendanaan berkelanjutan). Tujuannya adalah mengubah paradigma hutan yang selama ini dianggap sebagai cost center (pusat biaya) menjadi unit yang mampu membiayai dirinya sendiri melalui mekanisme benefit sharing yang adil bagi masyarakat.
Indra juga memperkenalkan konsep penyuluh sebagai knowledge broker (penghubung pengetahuan). Penyuluh bertugas menyederhanakan kebijakan kompleks dari pusat dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat, sekaligus mengintegrasikan pengetahuan dari NGO dan dunia usaha untuk diterapkan di lapangan.
"Keberhasilan restorasi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kualitas pendampingan. Penyuluh adalah ujung tombak transformasi menuju ketahanan ekosistem," pungkasnya.
Sebagai penutup, Indra menginstruksikan pembentukan sistem platform komunikasi koordinasi yang konkret dan berbasis digital. Hal ini bertujuan agar jejaring yang telah terbangun tidak hilang saat terjadi pergantian personel atau mutasi jabatan.
“Penyuluh adalah ujung tombak transformasi. Keberhasilan restorasi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kualitas pendampingan Anda semua,” pungkasnya.
Sejalan dengan visi tersebut, Kepala Balai P2SDM Wilayah VI Makassar, Kamaruddin, S.Hut, menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan aspek ekonomi masyarakat di sekitar hutan mengalami peningkatan. Menurutnya, menjaga kelestarian hutan tanpa memperhatikan perut masyarakat adalah upaya yang tidak akan berkelanjutan.
“Kita terus menjaga kelestarian, tapi ekonomi masyarakat di sekitar hutan juga harus ditingkatkan. Jangan sampai masyarakat tidak merasakan manfaat ekonomi, karena hal itu justru bisa mengancam kelestarian hutan itu sendiri,” tegas Kamaruddin dalam sesi wawancara.
Fokus utama Balai P2SDM saat ini adalah meningkatkan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) dari Kelompok Tani Hutan (KTH). Kamaruddin menjelaskan bahwa produk-produk hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dikelola masyarakat harus diberikan nilai tambah, mulai dari kualitas pengemasan hingga akses pasar yang lebih luas.
Salah satu contoh sukses yang disebutkannya adalah kripik pisang, produksi Gula Semut dari kawasan Bantimurung.
“Produk gula semut dari KTH kita sudah bisa masuk ke hotel-hotel. Jadi, kalau Anda menginap di hotel dan menemukan gula merah atau gula semut, itu adalah buah karya petani hutan kita,” ungkapnya dengan bangga.
Ia berharap melalui Temu Karya ini, produk-produk KTH lainnya dapat menyusul untuk go public bahkan menembus pasar internasional. Saat ini, beberapa produk KTH binaan bahkan sudah ada yang berhasil menembus pasar lebih luas. Tantangannya ke depan adalah bagaimana menjajaki pasar yang lebih luas sehingga produk lokal ini terus berkembang.
Kepala BP2SDM Wilayah VI Kamaruddin berpesan agar seluruh peserta yang hadir ini betul-betul memanfaatkan momen ini. karena narasumber-narasumber yang hadir di Temu Karya ini orang-orang yang memang kompeten di bidangnya, sehingga mereka bisa membangun jejaring dengan seluruh stakeholder lainnya.
