Menteri LH dan Deputi Gakkum Sapa Hangat dan Bakar Semangat Personel Gakkum LH Wilayah Sulawesi
Mitraindonesia,Makassar — Di sela-sela agenda kunjungan kerja strategisnya di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh. Jumhur Hidayat, melakukan kunjungan perdana ke Gedung Rachmat Witoelar untuk menyapa langsung jajaran pegawai Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Sulawesi, Rabu, 5 Agustus 2026.
Dengan senyum hangat dan suasana penuh keakraban, Menteri LH didampingi Deputi Penegakan Hukum LH Irjen. Pol. Rizal Irawan bersama Direktur Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup, Ari Prasetia dan rombongan menjabat tangan satu per satu personel Balai Gakkum LH Sulawesi. Momen hangat dan berkesan ini menjadi suntikan semangat dan energi baru bagi para penegak hukum lingkungan di daerah dalam menjalankan tugas pengawasan serta penindakan di lapangan.
Dalam kunjungan silaturahmi tersebut, Menteri LH hadir didampingi oleh jajaran pejabat pimpinan tinggi pusat, di antaranya; Noer Adi Wardojo (Plt. Deputi Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan Direktur Penanganan Sampah, Melda Mardalina.
Kepala Balai Gakkum LH Wilayah Sulawesi, Muhammad Ihsan, bersama seluruh jajaran pegawai menyambut hangat kehadiran Bapak Menteri dan pimpinan pusat. Kehadiran para pimpinan tertinggi ini menegaskan komitmen kuat Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH dalam memastikan seluruh proses transformasi tata kelola sampah dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulawesi Selatan berjalan taat hukum serta berwawasan lingkungan.
Sinergi Lintas Sektor Kawal Transformasi Sampah
Di hadapan personel Gakkum, ditekankan pentingnya peran penegakan hukum dalam mengawal transformasi tata kelola sampah nasional agar modern, efisien, dan ramah lingkungan.
Sinergi yang solid antara Direktorat Penanganan Sampah, Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan , Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi Maluku, serta jajaran Deputi Penegakan Hukum LH menjadi kunci utama. Kolaborasi ini memastikan percepatan transformasi persampahan nasional dapat berjalan optimal, berkelanjutan, dan tetap berada pada koridor hukum yang berlaku.
