Unggul Islami Enterpreneurship

Cium Aroma Markup KOMPI Sulsel Kecam Mahalnya Harga Almamater


Mitraindonesia, MAKASSAR — Komando Mahasiswa Merah Putih Indonesia (KOMPI) di Sulawesi Selatan mengecam keras kebijakan Universitas Negeri Makassar (UNM) yang dinilai membebani mahasiswa baru dengan harga almamater yang sangat mahal. 

Erwin, salah satu jenderal lapangan KOMPI Sulsel, menyoroti harga Jas almamater bagi 11.884 mahasiswa baru yang dinilai tidak masuk akal dan terindikasi kuat mengandung praktik mark-up.

Diketahui, harga almamater per 1 pcs berada pada kisaran Rp. 175.000 dan harga dasi UNM Rp. 35.000 jadi total semua sekitar Rp. 210.000 

“Kami mencium bau busuk permainan anggaran dalam pengadaan jas almamater, Harga yang dikenakan kepada mahasiswa tidak sebanding dengan kualitas barang yang diterima. 

Kami menduga adanya markup anggaran yang merugikan mahasiswa dan menguntungkan segelintir pihak,” tegas Erwin dalam keterangannya di Makassar.

Almamater yang didatangkan dari PT. Tertai Widjaja, Bogor, menjadi sorotan tajam. KOMPI Sulsel mendesak rektorat UNM dan pihak-pihak terkait untuk membuka rincian kontrak pengadaan Jas almamater Maba UNM secara transparan. Jika tidak, pihaknya akan membawa persoalan ini ke jalur hukum dan aksi massa yang lebih besar.

Selain soal almamater, KOMPI Sulsel juga mengecam tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di UNM yang semakin mencekik mahasiswa.

“UKT di UNM sudah melampaui batas nalar. Kampus negeri seharusnya jadi ruang pembebasan, bukan alat pemiskinan rakyat. Mahasiswa bukan sapi perah!” tambah Erwin  dengan nada geram.

KOMPI Sulsel menyatakan akan terus mengawal isu ini dan menuntut:

  1. Audit independen atas pengadaan almamater UNM.
  2. Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pihak rektorat dan PT. Tertai Widjaja.
  3. Evaluasi total terhadap sistem UKT yang tidak berpihak pada keadilan sosial.

Jika dalam waktu dekat tidak ada klarifikasi dari pihak kampus, KOMPI Sulsel akan memobilisasi aksi besar-besaran di depan Rektorat UNM dan akan memperluas gerakan ini ke kementerian terkait di Jakarta.

Baca Juga
Posting Komentar