Unggul Islami Enterpreneurship
hukum

Tindak Lanjuti Laporan Masyarakat, Kemenhut Tetapkan Tersangka Perambahan Hutan Lindung di Lutim

Mitraindonesia, Makassar —  Menindaklanjuti informasi masyarakat mengenai dugaan perambahan kawasan hutan lindung di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) Wilayah Sulawesi menggelar operasi pengamanan pada Senin, 9 September 2026. Dalam operasi tersebut, petugas menemukan bukaan lahan yang telah dimanfaatkan menjadi perkebunan merica dan mengamankan seorang pria berinisial SW. Kepala Seksi Wilayah I Makassar Balai Gakk…
Tindak Lanjuti Laporan Masyarakat, Kemenhut Tetapkan Tersangka Perambahan Hutan Lindung di Lutim

GAKKUM PASTI, Inovasi Penghentian Pelanggaran Lingkungan Hidup yang Akuntabel, Seragam, Terukur, dan Berintegritas

Mitraindonesia, Makassar – Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kota Makassar terus mendorong penguatan penegakan hukum lingkungan hidup melalui inovasi GAKKUM PASTI (Penghentian Pelanggaran Tertentu yang Akuntabel, Seragam, Terukur, dan Berintegritas). Inovasi ini diwujudkan melalui penyusunan dan penerapan Petunjuk Teknis (Juknis) pemasangan dan pelepasan plang dan/atau garis Pengawasan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) guna memastikan setiap tindakan penghentian pelanggaran dilaks…
GAKKUM PASTI, Inovasi Penghentian Pelanggaran Lingkungan Hidup yang Akuntabel, Seragam, Terukur, dan Berintegritas

DPPPA Enrekang Libatkan Sekolah, Madrasah, dan Pesantren Cegah Kekerasan Seksual

Mitraindonesia, ENREKANG – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Enrekang menggelar Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Aula Lantai 3 Kantor Gabungan Dinas, 27–28 Oktober 2026. Kegiatan ini diikuti kepala SD dan SMP se-Kecamatan Enrekang, kepala madrasah, serta pimpinan pesantren. Pelibatan madrasah dan pesantren menjadi bagian dari tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) DPPPA dengan Kementerian Agama untuk mewujudkan lingk…
DPPPA Enrekang Libatkan Sekolah, Madrasah, dan Pesantren Cegah Kekerasan Seksual

Kemenhut Tuntaskan Kasus Jual Beli Kawasan Hutan di Polman, Dua Tersangka Diserahkan ke Jaksa

Mitraindonesia, Mamuju - Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi menuntaskan penyidikan perkara pembukaan ilegal ±19,5 hektare Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Sabura, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.  Perkara ini berkaitan dengan dugaan praktik jual beli kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit serta pembukaan badan jalan menggunakan excavator.  Dua tersangka, PSP dan AS, telah diserahkan bersama barang bukti kepada Jaksa…
Kemenhut Tuntaskan Kasus Jual Beli Kawasan Hutan di Polman, Dua Tersangka Diserahkan ke Jaksa

Menjaga Integritas Peradilan: Komisi Yudisial sebagai Pilar Independensi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Mitraindonesia,Jakarta – Sistem peradilan yang bersih dan tepercaya merupakan fondasi utama bagi berdirinya suatu negara hukum. Tanpa adanya jaminan keadilan, prinsip-prinsip demokrasi dan kesejahteraan masyarakat akan runtuh. Kesadaran mendasar inilah yang mengemuka dalam Kuliah Umum yang disampaikan oleh Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Prof. Dr. KPA. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H., di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, pada Rabu, 30 September 2026. Kegiatan yang d…
Menjaga Integritas Peradilan: Komisi Yudisial sebagai Pilar Independensi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Kronologi Dugaan Penipuan dan Pengambilalihan Akun Tiktok

Mitraindonesia, Jakarta- Pada awalnya, saya sedang mencari akun TikTok yang akan digunakan untuk keperluan promosi perusahaan. Kemudian, saya mendapatkan penawaran dari seseorang melalui akun Facebook dengan nama Darmin, yang menawarkan sebuah akun TikTok dengan harga Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan, saya melakukan pembayaran sebesar Rp1.100.000 sesuai dengan nominal yang telah disepakati. Dana tersebut dikirim ke rekening atas nama Muhamad Sunandar. Set…
Kronologi Dugaan Penipuan dan Pengambilalihan Akun Tiktok

Gakkumhut Sulawesi Limpahkan Tersangka 702 Batang Kayu Besi Ilegal ke Kejaksaan, Aktor Intellektual Terus Dikejar

Mitraindonesia, Makassar — Perkara pengangkutan 702 batang kayu besi ilegal yang digagalkan Kementerian Kehutanan di Perairan Ngapaea, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, memasuki tahap penuntutan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21).  Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, melimpahkan tersangka berinisial R (36) beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Muna pada Selasa, 1 September 2026. Hasil pengukuran dan invent…
Gakkumhut Sulawesi Limpahkan Tersangka 702 Batang Kayu Besi Ilegal ke Kejaksaan, Aktor Intellektual Terus Dikejar

Tenggat Habis, Pembaruan HGU PT Lonsum Tidak Lagi Dapat Dilakukan

Mitraindonesia, Bulukumba --Koalisi Rebut Ruang menegaskan: HGU PT London Sumatra Indonesia Tbk. di Bulukumba telah berakhir pada 31 Desember 2023. Tenggat dua tahun untuk mengajukan pembaruan telah berakhir pada 31 Desember 2025. Jika sampai batas itu tidak ada permohonan pembaruan yang sah, jalur pembaruan atas hak lama telah tertutup. Koalisi Rebut Ruang mendesak Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kementerian ATR/BPN berhenti memperlakukan PT Lonsum seo…
Tenggat Habis, Pembaruan HGU PT Lonsum Tidak Lagi Dapat Dilakukan

Pembenahan TPA Tamangapa Dinilai Diskriminatif, Koalisi Minta Pemkot Makassar Prioritaskan Warga

Mitraindonesia, Makassar- Ketua Yayasan Pabatta Ummi (YAPTAU), Makmur, menegaskan bahwa masyarakat tidak pernah menentang agenda pembenahan lingkungan. Namun, mekanisme tanpa solusi yang diterapkan pemerintah justru mencekik mata pencaharian warga lokal. “Kami tidak pernah menolak upaya pemerintah membenahi sistem pengelolaan sampah. Namun, kebijakan ini membunuh mata pencaharian kami. Ketika pemerintah tidak memberikan solusi terbaik, kami akan terus berjuang dan mendampingi teman-teman pemulu…
Pembenahan TPA Tamangapa Dinilai Diskriminatif, Koalisi Minta Pemkot Makassar Prioritaskan Warga

Kemenhut Ungkap Modus Jual Beli Garapan Hutan Lindung di Luwu Timur

Mitraindonesia, Makassar- Kementerian Kehutanan Republik Indonesia melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi, Ditjen Gakkum Kehutanan mengungkap praktik jual beli atau ganti rugi garapan secara ilegal di dalam kawasan hutan lindung diduga berpotensi mendorong meluasnya perambahan hutan di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Tiga pelaku berinisial AR, AI, dan AW diamankan dalam operasi tangkap tangan pada Senin, 3 Agustus 2026.  Menindaklanjuti laporan masya…
Kemenhut Ungkap Modus Jual Beli Garapan Hutan Lindung di Luwu Timur

PMII Gowa Serukan Hentikan Perampasan Ruang Hidup dan Desak Evaluasi Total PSN

Mitraindonesia, Gowa — Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Gowa secara tegas menyatakan sikap menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai kerap mengorbankan hak-hak rakyat, merusak ruang hidup, serta mengancam kelestarian lingkungan. Organisasi mahasiswa tersebut memandang bahwa arah pembangunan nasional saat ini sudah mulai melenceng dari mandat konstitusi. Seharusnya, pembangunan berorientasi pada kemakmuran rakyat secara menyeluruh, bukan sekadar mengejar an…
PMII Gowa Serukan Hentikan Perampasan Ruang Hidup dan Desak Evaluasi Total PSN

Perkuat Sinergi Penegakan Hukum Lingkungan, Gakkum LH Selaraskan Langkah Lewat UU KUHAP Baru

Mitraindonesia, Makassar — Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) melalui Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup bersama Balai Gakkum LH Sulawesi menggelar Rapat Kerja Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup Tahun 2026 di The Rinra Hotel, Makassar, pada 20–23 Juli 2026. Forum strategis ini mempertemukan para penyidik Gakkum LH, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri dari wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.  Rapat kerja tersebut fo…
Perkuat Sinergi Penegakan Hukum Lingkungan, Gakkum LH Selaraskan Langkah Lewat UU KUHAP Baru

Perkuat Pengawasan Lingkungan, Balai Gakkum LH Sulawesi Optimalkan Teknologi Pemetaan Berbasis Drone

Mitraindonesia, Makassar-​ Guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup, jajaran personel Balai Gakkum LH Kota Makassar mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pengoperasian Drone atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV) pada Minggu, 19 Juli 2026 di Kota Makassar. ​Pelatihan teknis yang berlangsung di area terbuka ini dibawakan langsung oleh Israil, S.T selaku narasumber yang membagikan pemahaman mendalam mengenai teknik pemetaan, pemantauan wilayah udara, hingga …
Perkuat Pengawasan Lingkungan, Balai Gakkum LH Sulawesi Optimalkan Teknologi Pemetaan Berbasis Drone

Kemenhut Gagalkan Penyelundupan Kayu Besi Ilegal di Perairan Buton Utara

Mitraindonesia, Makassar- Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) Wilayah Sulawesi menggagalkan upaya pengiriman sekitar 45 meter kubik kayu olahan jenis kayu besi yang diduga tidak dilengkapi dokumen sah hasil hutan.  Dalam operasi gabungan yang dilakukan di Perairan Ngapaea, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, petugas mengamankan satu unit kapal kayu beserta muatan kayu yang rencananya akan dikirim ke Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Se…
Kemenhut Gagalkan Penyelundupan Kayu Besi Ilegal di Perairan Buton Utara

Kakatua Raja dan Kasuari Hendak Dijual ke Tolitoli, Pelaku Segera Jalani Sidang

Mitraindonesia, Makassar - Dua ekor Kakatua Raja dan seekor anakan Kasuari yang hendak dikirim ke pembeli di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, mengantarkan seorang warga Manado segera menjalani proses persidangan setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap (P-21) oleh jaksa. Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Balai Gakkumhut) Wilayah Sulawesi, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Kementerian Kehutanan resmi menyerahkan tersangka berinisial AF beserta barang bukti kepada Kejaksaan Ne…
Kakatua Raja dan Kasuari Hendak Dijual ke Tolitoli, Pelaku Segera Jalani Sidang

Modus Dokumen Palsu, Kasus Peredaran Kayu Ilegal Lintas Sulawesi Siap Masuk Proses Persidangan

Mitraindonesia, Makassar — Upaya peredaran ratusan batang kayu ilegal lintas provinsi di Sulawesi kini siap masuk proses persidangan. Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Balai Gakkumhut) Wilayah Sulawesi, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Kementerian Kehutanan resmi menyerahkan tiga tersangka beserta barang bukti kepada pihak kejaksaan (Tahap II) setelah berkas perkara kasus peredaran 199 batang kayu rimba campuran ini dinyatakan lengkap (P-21). Perkara ini tidak hanya menyeret pelaku…
Modus Dokumen Palsu, Kasus Peredaran Kayu Ilegal Lintas Sulawesi Siap Masuk Proses Persidangan

Gakkumhut Sulawesi Limpahkan Kasus 544 Batang Kayu Ilegal ke Kejari Makassar

Mitraindonesia, Makassar — Proses penegakan hukum terhadap perkara peredaran 544 batang kayu ilegal tanpa dokumen sah di Kota Makassar kini memasuki tahap lanjutan. Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi telah melaksanakan Tahap II, yakni penyerahan tersangka berinisial R dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Makassar, Selasa, 28 April 2026. Barang bukti yang terdiri dari 544 batang kayu jenis kumea, satu unit truk tronton, serta barang bukti lainnya diserahkan ke Rumah Penyimpana…
Gakkumhut Sulawesi Limpahkan Kasus 544 Batang Kayu Ilegal ke Kejari Makassar

Tindak Lanjut Putusan Pengadilan, Gakkumhut Sulawesi Serahkan Tersangka Baru Kasus Perambahan Hutan di Pasangkayu

Mitraindonesia, Makassar – Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Balai Gakkumhut) Wilayah Sulawesi, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan menyerahkan tersangka berinisial IGR (45) kepada Kejaksaan Negeri Pasangkayu (Tahap II) pada Selasa, 21 April 2026, dalam perkara perambahan kawasan hutan produksi konversi (HPK) secara ilegal di Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Penyerahan ini merupakan tindak lanjut atas pengembangan perkara yang sebelumnya telah menjerat tersangka S, seoran…
Tindak Lanjut Putusan Pengadilan, Gakkumhut Sulawesi Serahkan Tersangka Baru Kasus Perambahan Hutan di Pasangkayu

Berkas Rampung, Tersangka Kepemilikan 24 Ekor Satwa Dilindungi di Manado Siap Disidangkan

Mitraindonesia, Makassar — Proses penegakan hukum terhadap kasus kepemilikan satwa liar dilindungi di Kota Manado memasuki tahap lanjutan. Penyidik Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Balai Gakkumhut) Wilayah Sulawesi, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, telah menyerahkan tersangka berinisial AA (34) beserta barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam proses Tahap II, pada Rabu, 15 April 2026. Dengan pelimpahan tersebut, perkara kepemilikan 24 ekor satwa liar dilindungi k…
Berkas Rampung, Tersangka Kepemilikan 24 Ekor Satwa Dilindungi di Manado Siap Disidangkan