Ikrar Eran Batu: Antara Gaya Hidup, Keberpihakan dan Polemik Publik
Riska Yulianti
(Demisioner Ketua Umum PK IMM Salman Alfarisi, UNIMEN)
Opini - mitraindonesia.id -- Pernyataan kontroversial Ketua DPRD Kab. Enrekang, Ikrar Eran Batu di media tentang statemennya mempertanyakan status Kampus II Universitas Muhammadiyah Enrekang (UNIMEN) yang menggunakan eks Kantor Bupati Enrekang menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Alih-alih memperjuangkan aspirasi rakyat Kabupaten Enrekang, ia justru melontarkan narasi diskriminatif terhadap Universitas Muhammadiyah Enrekang (UNIMEN).
UNIMEN selama ini dikenal perguruan tinggi yang konsisten memberi ruang bagi putra-putri daerah untuk memperoleh pendidikan tinggi dengan biaya yang relatif terjangkau. Sejak awal berdiri, kampus ini turut berperan besar dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Enrekang.
Bahkan, pemanfaatan gedung eks Kantor Bupati Enrekang yang sebelumnya terbengkalai dan tidak produktif, kini justru berhasil disulap menjadi ruang-ruang kelas pembelajaran yang memberi manfaat luas bagi masyarakat setelah mendapatkan legalitas pinjam pakai selama 10 tahun dari (2019 – 2029) dari pemerintah sebelumnya.
Namun, kontribusi nyata UNIMEN tersebut tampaknya luput dari perhatian Ikrar selaku Anggota DPRD yang notabene adalah wakil rakyat. Melalui pernyataannya, ia justru meluncurkan kritik diskriminatif yang berharap penggunaan gedung dengan sistem sewa yang dinilai tidak mencerminkan kapasitas seorang wakil rakyat. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sensitivitas dan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan tinggi serta mahasiswa di Kabupaten Enrekang.
Ironisnya, di saat Ikrar melempar kritik terhadap UNIMEN, publik justru menyoroti kemewahan fasilitas yang melekat pada dirinya sebagai Ketua DPRD. Fasilitas rumah jabatan, kendaraan dinas, serta pengadaan barang-barang mewah yang digunakan dinilai sangat kontras dengan pernyataanya mengenai penggunaan gedung eks Kantor Bupati secara gratis oleh UNIMEN yang semata-mata dipergunakan untuk peningkatan layanan pendidikan di Kabupaten Enrekang.
Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Ikrar Eran Batu selaku Ketua DPRD Enrekang sempat disorot tajam oleh publik bahkan viral di media sosial terkait dengan pengadaan barang-barang mewah di rumah jabatannya selaku Ketua DPRD. Peristiwa ini menuai banyak protes karena dinilai tidak layak dan semakin membebani keuangan daerah ditengah upaya efisiensi oleh Pemerintah Daerah.
Namun, kontribusi nyata UNIMEN tersebut tampaknya luput dari perhatian Ikrar selaku Anggota DPRD yang notabene adalah wakil rakyat. Melalui pernyataannya, ia justru meluncurkan kritik diskriminatif yang berharap penggunaan gedung dengan sistem sewa yang dinilai tidak mencerminkan kapasitas seorang wakil rakyat. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sensitivitas dan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan tinggi serta mahasiswa di Kabupaten Enrekang.
Ironisnya, di saat Ikrar melempar kritik terhadap UNIMEN, publik justru menyoroti kemewahan fasilitas yang melekat pada dirinya sebagai Ketua DPRD. Fasilitas rumah jabatan, kendaraan dinas, serta pengadaan barang-barang mewah yang digunakan dinilai sangat kontras dengan pernyataanya mengenai penggunaan gedung eks Kantor Bupati secara gratis oleh UNIMEN yang semata-mata dipergunakan untuk peningkatan layanan pendidikan di Kabupaten Enrekang.
Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Ikrar Eran Batu selaku Ketua DPRD Enrekang sempat disorot tajam oleh publik bahkan viral di media sosial terkait dengan pengadaan barang-barang mewah di rumah jabatannya selaku Ketua DPRD. Peristiwa ini menuai banyak protes karena dinilai tidak layak dan semakin membebani keuangan daerah ditengah upaya efisiensi oleh Pemerintah Daerah.
Pernyataan ini menegaskan adanya ketimpangan prioritas antara kebutuhan masyarakat dengan gaya hidup pejabat publik yang seharusnya bersikap sederhana dan fokus memperjuangkan aspirasi rakyat.
Transparansi dan akuntabilitas pejabat publik menjadi isu krusial yang tidak boleh diabaikan, terlebih bagi pejabat yang memegang peranan penting dalam menentukan arah kebijakan daerah. Selain itu yang menjadi pertanyaan besar terhadap Ikrar adalah minimnya kontribusi nyata untuk dunia pendidikan tinggi dan kemahasiswaan di Kabupaten Enrekang.
Sejauh ini, tidak terlihat langkah konkret yang dilakukan oleh Ikrar selaku Ketua DPRD dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan, memberikan dukungan kepada mahasiswa atau memperjuangkan anggaran untuk pengembangan pendidikan di tingkat lokal.
Hal ini berbanding terbalik dengan peran UNIMEN yang terus berbenah dalam memberikan layanan pendidikan yang terbaik sebagai upaya mencetak generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing, meskipun dengan segala keterbatasan fasilitas dan dukungan.
Hal ini berbanding terbalik dengan peran UNIMEN yang terus berbenah dalam memberikan layanan pendidikan yang terbaik sebagai upaya mencetak generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing, meskipun dengan segala keterbatasan fasilitas dan dukungan.
Dengan sederet kontroversi ini, kalangan mahasiswa mulai menilai bahwa Ikrar tidak pantas menyandang predikat wakil rakyat. Wakil rakyat seharusnya berdiri di garda terdepan memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk mendukung kemajuan pendidikan, bukan sebaliknya justru menghambat dengan narasi diskriminatif.
Kekecewaan publik semakin besar karena masyarakat berharap DPRD bisa menjadi mitra strategis dalam memperjuangkan pembangunan daerah, bukan sekadar menikmati fasilitas negara tanpa memberikan kontribusi berarti.
Penulis,
Riska Yulianti (Demisioner Ketua Umum PK IMM Salman Alfarisi, UNIMEN)
