Kepala BP2SDM Kemenhut: Penyuluh Kehutanan Bergerak Sebelum Karhutla Terjadi
Mitraindonesia, Makassar — Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Kehutanan, Drh. Indra Exploitasia, M.Si, meminta penyuluh kehutanan memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan bergerak sebelum kebakaran terjadi.
Hal tersebut disampaikan Indra saat membuka sekaligus memberikan arahan pada Temu Teknik Penyuluh Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan di Harper Hotel, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Kamis, 24 September 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung setelah dirinya mengukuhkan 102 siswa baru SMK Kehutanan Negeri Makassar Tahun Pelajaran 2026/2027.
Di hadapan ratusan penyuluh kehutanan, Indra menekankan bahwa penyuluh harus menjadi agen perubahan di tengah masyarakat, khususnya dalam membangun kesadaran dan mendorong perubahan perilaku untuk mencegah terjadinya karhutla.
Menurutnya, tugas penyuluh tidak semata-mata hadir ketika kebakaran telah terjadi. Langkah yang lebih penting adalah melakukan tindakan preemptive dengan mengidentifikasi wilayah rawan, memahami persoalan masyarakat, serta memberikan solusi yang dapat diterapkan untuk mengelola lahan tanpa membakar.
“Penyuluh perlu memperkuat teknik komunikasi risiko kepada masyarakat. Pesan yang disampaikan harus singkat, padat, jelas, dan berbasis solusi,” ujar Indra.
Ia meminta penyuluh mendatangi desa-desa yang berada di sekitar titik panas atau hotspot dan fire spot. Dari kunjungan tersebut, penyuluh diharapkan dapat memetakan kondisi sosial masyarakat sekaligus mengidentifikasi akar persoalan yang menyebabkan praktik pembakaran lahan masih terjadi.
Indra juga menginstruksikan agar data hotspot harian diolah dengan melakukan overlay terhadap data desa, keberadaan Kelompok Tani Hutan (KTH), Masyarakat Peduli Api (MPA), serta penyuluh kehutanan di wilayah tersebut.
“Apabila belum ada KTH atau MPA di sekitar wilayah hotspot, perlu segera dibentuk kelompok binaan baru dan melibatkan penyuluh yang berada di sekitar wilayah tersebut,” katanya.
Menurut Indra, penguatan kelembagaan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun koordinasi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko kebakaran.
Ia menegaskan, edukasi kepada masyarakat tidak cukup hanya berupa larangan membuka lahan dengan cara membakar. Penyuluh harus mampu memperkenalkan teknologi dan metode pengolahan lahan tanpa bakar yang realistis dan sesuai dengan kondisi masyarakat.
“Pesan yang diberikan harus berbasis solusi dan dapat diterapkan masyarakat,” imbuhnya.
Indra mengatakan perubahan perilaku masyarakat merupakan salah satu tantangan utama dalam pencegahan karhutla. Karena itu, penyuluh tidak cukup berperan sebagai penyampai informasi, tetapi harus mampu menjadi agen perubahan yang mendampingi masyarakat secara berkelanjutan.
Ia mendorong agar perubahan perilaku, khususnya dari kebiasaan membakar menjadi tidak membakar, turut menjadi indikator dalam penilaian kinerja penyuluh.
Selain memperkuat komunikasi di tingkat masyarakat, Indra meminta para penyuluh membangun jejaring komunikasi antardaerah. Salah satunya melalui pemanfaatan grup komunikasi yang dapat mempercepat pertukaran informasi mengenai kondisi wilayah dan potensi karhutla.
Dalam upaya mengantisipasi kebakaran di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), BP2SDM juga telah mendorong para Kepala Balai melakukan sejumlah langkah pencegahan. Langkah tersebut antara lain mengidentifikasi sumber air, membangun embung sebagai sumber air untuk menghadapi potensi kebakaran, melakukan pemantauan titik api atau hotspot secara berkala, serta meminimalkan risiko kebakaran di KHDTK di seluruh Indonesia.
Indra menyebut jumlah hotspot yang sempat meningkat cukup tinggi pada pertengahan September kini menunjukkan kecenderungan menurun. Ia juga menyampaikan bahwa sekitar 80 persen kejadian kebakaran berkaitan dengan aktivitas manusia.
Peran penyuluh, lanjut Indra, tidak berhenti ketika kebakaran terjadi. Setelah kebakaran, penyuluh juga memiliki peran dalam mendukung pemulihan kawasan dan masyarakat terdampak.
Salah satunya dengan membawa dan menyediakan bibit tanaman untuk lokasi yang terdampak kebakaran serta memanfaatkan momentum musim hujan untuk melakukan penanaman kembali.
Pada lahan garapan masyarakat, tanaman semusim seperti jagung tetap dapat dibudidayakan dalam periode tertentu. Namun, menurut Indra, harus tetap terdapat tanaman keras dan jenis Multi Purpose Tree Species (MPTS) untuk mempertahankan fungsi ekologis kawasan.
“Penyuluh kehutanan memberikan pendampingan agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menghilangkan fungsi hutan,” jelasnya.
Ia menegaskan, pendekatan pencegahan karhutla harus dilakukan secara terpadu melalui identifikasi wilayah rawan, penguatan kelembagaan masyarakat, edukasi pembukaan lahan tanpa bakar, pemantauan, perubahan perilaku, hingga pemulihan pascakebakaran.
Dengan pendekatan tersebut, penyuluh kehutanan diharapkan mampu hadir lebih awal di tengah masyarakat, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan sebelum kebakaran terjadi.
